Budaya

G20 dan Membaca Arah Masa Depan Bali

Denpasar – Bali akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan event Internasional Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada tanggal 15-16 November 2022. Sebagai pusat penyelenggaraan, Bali mendapatkan berbagai dukungan pembangunan prasarana fisik dari pemerintah pusat untuk menunjang kesuksesan KTT G20.

Pada sisi yang lain, sejumlah proyek strategis nasional juga tengah “dihadiahi” Pemerintah Pusat kepada Bali. Proyek-proyek benilai triliuanan rupiah tersebut dihadirkan dengan harapan mampu menstimulus perekonomian sekaligus menjawad kebutuhan masyarakat.

Akan tetapi, pada saat bersamaan Bali juga mengalami berbagai persoalan kompleks seperti daya dukung lingkungan, persaingan ekonomi dan arus investasi kapital yang deras, kebertahanan budaya dan adat, hingga persoalan sosial dan persoalan sumber daya manusia berpeluang menciptakan riak yang mengancam eksistensi Bali sebagai sebuah entitas.

Kondisi tersebut menjadi bahasan utama dalam diskusi yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Indonesia Bali bertajuk “G20 dan Masa Depan Bali” yang dilaksanakan di Rumah Community Hub, Denpasar, Minggu (18/09). Hadir sebagai pembicara dalam diskusi pekerja budaya, Wayan Westa. Ketua Yayasan Konservasi Indonesia, Iwan Dewantama dan Ketua DPP Peradah Indonesia Bali, I Putu Eka Mahardika.

Dalam kesempatan ini Wayan Westa, mengungkapkan,  Bali menjadi benteng yang terbuka, di mana arus orang, arus barang, dan arus kapital tak terbendung datang ke Bali.  Hal ini membuat terjadi pembangunan  secara masif di Bali, terutama di sektor pariwisata yang banyak mengorbankan dan mengalihfungsikan tanah pertanian.

“Ketika Bali membuka industri pariwisata, industri ini mengambil wilayah yang luar biasa, terutama tanahh tanahh untuk pembangunan villa-villa, hotel, restaurant dan sebagainya. Banyak ribuan hektar tanah beralih fungsi untuk mensejahterakan orang Bali sendiri, tapi itu hanya sesaat,” terang Wayan Westa

Lebih lanjut, menurut Wayan Westa, dengan masifnya pembangunan pariwisata ini, Bali tidak memiliki pertahanan ekonomi lain di luar pariwisata. Oleh karena itulah, menurutnya Bali sangat rapuh saat menghadapi berbagai ancaman, misalnya pandemi Covid-19. Untuk itu, menurutnya, kerapuhan ekonomi Bali tersebut harus segera diatasi untuk masa depan Bali.

“Berapa sih tanah kita tersisa, berapa sih sungai Kita yang masih, Dan berapa sumber air kita yang terselamatkan. Untuk kemudian memetakan bagaimana Bali ke depan,” terang Wayan Westa

Pembicara kedua, Iwan Dewantama, mengatakan bahwa Bali sedang mengalami permasalahan terkait tata kelola air. Hal ini terbukti melalui data yang dikeluarkan oleh pemerintah menunjukan bahwa dari sekitar sembilan kabupaten/kota yang ada di Bali, hanya satu kabupaten mengalami surplus air. Di samping itu, Bali juga mengalami masalah intrusi air laut

“Dari sembilan kabupaten/kota, lima kabupaten/kota sudah mengalami intrusi air laut. Artinya apa? Yakni air laut masuk ke akuifer di tanah Bali yang harusnya akuifer itu diisi air tawar, artinya ada pengambilan besar-besaran untuk air bawah tanah kita itu terjadi.  Misal, bagaimana hotel, villa mengambil air bawah tanah kita dan itu tidak terkontrol,” terang Iwan Dewantama

Menurut Iwan Dewantama, ketika ini tidak menjadi konsen pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan tata kelola air dan mengatasi turunya muka tanah, maka kejadian serupa seperti banjir rob di Semarang dan Jakarta bisa terjadi di Bali. Bali sebagai pulau kecil jika terjadi penurunan muka tanah akan sangat berbahaya.

“Melalui kondisi Bali dimana luas hutanya tidak ideal, danaunya tercemar, intrusi air laut terjadi, pencemaran air, adalah fakta-fakta yang harus menjadi ukuran mau dibawa kemana Bali kedepan. Investasi-investasi yang masuk ke Bali, lebih harus berpihak pada alam dan kelangsungan pulau Bali,” terang Iwan Dewantama

Pada kesempatan yang sama, I Putu Eka Mahardhika, mengatakan, investasi yang masuk ke Bali harus juga melibatkan adat. Hal ini agar investasi dapat bermanfaat dan memiliki dampak bagi manusia Bali.

“Bukan berarti bahwa ketika investasi besar-besaran datang ke Bali itu bagus. Belum tentu. Bagusnya ini apakah untuk mereka yang berinvestasi atau berdampak pada manusia Balinya. Dimana dampak ini juga ada kategorinya yaitu, apakah manusia Bali hanya sebagai pekerja, atau berdampak bagi kesejahteraan mereka,” terang Eka Mahardhika.

Lebih lanjut ia mengatakan, investasi harus tepat guna, tepat sasaran, serta sesuai dengan kontur Geografis Bali seperti tidak menghilangkan arteri air, kelestarian tanah dan lingkungan. “Pemerintah harus jujur dan tau kebutuhan masyarakatnya. Semua elemen dan semua lapisan dalam masyarakat harus saling gisi dalam membangun Bali,” katanya.

Menurutnya, Bali dan masyarakatnya harus belajar meletakkan posisi investasi strategis mereka untuk kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan hidup pulau Bali selanjutnya. (*)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button