Paslon Bupati dan Wakil Tabana Sampaikan Kiat Mengelola APBD, MS Glow Genjot PAD dan Perketat Hibah
Denpasar – Debat kedua Pilkada Tabanan 2024 yang berlangsung di Bali Sunsetroad Convention Center (BSCC) Denpasar, Rabu (13/11) sempat membahas soal pengelolaan APBD yang akuntabel dan transparan demi kepentingan masyarakat.
Pada pertanyaan itu, pasangan calon (Paslon) I Nyoman Mulyadi – I Nyoman Ardika diberikan kesempatan untuk memaparkan pandangannya jika terpilih sebagai Bupati-Wakil Bupati Tabanan.
“Kami menghemat dana hibah. Karena kami belum pengalaman kami serahkan ke Sengap (Ardika),” kata Mulyadi.
“Ijinkan kami yang belum berpengalaman mencoba menerka apa yang terjadi di Nasional maupun Kabupaten. Dari sebaran visi misi kami, jika kami diberikan kepercayaan. Satu kami belanja hibah harus hemat, kedua merampingkan struktur pemerintahan yang bisa digabung,” ungkap Ardika.
Lanjut Ardika, ia mencontohkan struktur pemerintahan yang bisa dirampingkan yakni Dinas Ketahanan Pangan digabung dengan Dinas Pertanian. “kami jadikan satu,” lanjutnya.
Program lainnya, paslon nomor urut 1 itu akan membuat masterplan dalam membuat program kerja dalam memprioritaskan kinerja jika terpilih nanti. Terutama di empat sektor baik pendidikan, kesehatan, insfrastruktur dan lapangan pekerjaan.
“Jika kami bisa optimalkan dan mampu berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun pusat, astungkara semua bisa kita lakukan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Mulyadi-Ardika juga nantinya berusaha untuk meningkatkan PAD Kabupaten Tabanan sehingga mencapai Rp 1 Triliun rupiah.
“Itu harapan kami. Barangkali nanti sesuai dengan teknis, kami meminta petunjuk kepada pihak terkait, bagaimana pengelolaan dana ditingkat Kabupaten mana yang bisa kita save mana yang bisa kita keluarkan,” ungkapnya.
Sementara itu, paslon urut 2, Komang Gede Sanjaya-I Made Dirga mengatakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang terpenting yakni bagaimana membuat perencanaannya, anggaran dan pengawasan.
“Pemerintah di Kabupaten Tabanan dalam mengurangi defisit, salah satunya peningkatan PAD. Defisit adalah kewajaran, bagaimana diakhir tahun ditutup dengan sisa pembayaran anggaran,” jelasnya.
Sanjaya mengatakan dalam Permenkeu nomor 83 tahun 2019 dikatakan bahwa boleh 4 persen dari APBD kita untuk dijadikan defisit. Ia mencontohkan jika memiliki dana lebih dari Rp 80 miliar, Kabupaten Tabanan tidak pernah mengeluarkan dana lebih dari Rp 3 Miliar untuk menetapkan defisit.
“Tetapi diakhir tahun, selalu kita tempatkan silfat. Sehingga dalam anggaran APBD selalu balancing dan paripurna, lima tahun sudah berturut-turut kita sudah lakukan. Selalu mendapatkan predikat paripurna, tidak ada masalah pengelolaan tata kelola keuangan daerah di kabupaten Tabanan dan terbukti kami mendapatkan 10 kali laporan keuangan WTP di Kabupaten Tabanan,” ungkapnya. (CB.3)
