Tabanan – Dinas Pendidikan Tabanan masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program strategis nasional Presiden RI Prabowo Subianto terkait pemberian makanan bergizi bagi siswa-siswi. Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Tabanan, I Gusti Ngurah Darma Utama mengatakan, pihaknya baru mendapatkan informasi awal pada Sabtu (4/1) saat Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi daring.
“Kami di Dinas Pendidikan sudah mulai mengambil langkah-langkah persiapan. Mendata jumlah siswa penerima manfaat mulai dari PAUD, SD, SMP,” ujar Ngurah Darma Utama, Senin (6/1).
Program yang menggunakan anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) juga diharapkan tepat pelaksanaannya khususnya ruangan dan jadwal pendistribusian makanan sehingga tidak menganggu proses belajar mengajar.
“Kalau hasil data per-1 Januari 2025. Jumlah siswa PAUD/TK 9.364, SD 34.313 siswa dan SMP 15.756 siswa,” ujar Darma Utama.
Program ini rencananya akan dilakukan oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di masing-masing daerah. Namun Kabupaten Tabanan belum mendapatkan informasi terkait kesiapannya.
Ia mengatakan juga belum mengetahui kapan pelaksanaan dilakukan di Kabupaten Tabanan, namun pihaknya telah memberikan intruksi kepada pihak sekolah agar mendata siswa secara menyeluruh.
“Termasuk siswa yang berkebutuhan khusus dan yang alergi makanan agar program ini berjalan dengan baik,” jelasnya.
Ia memastikan program ini bisa berjalan dengan benar dan bisa dirasakan manfaatnya. Siswa disabilitas atau alergi makanan juga mendapat perlakuan khusus dan benar-benar mendapatkan perhatian.
Tak hanya mendata siswa sekolah, Darma Utama juga meminta pihak sekolah menyiapkan sarana prasarana seperti alat pelindung diri (APD), sarana sanitasi (cuci tangan) dan peralatan makan termasuk pembuangan limbah sisa makanan.
Adapun dari siswa-siswi yang dimaksud dalam program ini akan dibedakan berdasarkan tingkat pendidikannya. Darma menjelaskan, untuk siswa PAUD/TK dan SD kelas 1-3 mendapatkan makan gratis di waktu pagi alias sarapan pagi. Sedangkan SD kelas 4-6 dan SMP di waktu siang atau makan siang.
Namun begitu, dalam pelaksanaannya perlu pengawasan ketat dan mitigasi resiko dalam hal ini komite sekolah, dewan pendidikan, inspektorat, Ombudsman.
“Kami perlu menjamin makanan yang diberikan dalam kondisi layak dan aman dikonsumsi,” ujarnya.
Dinas Pendidikan juga mengandeng Dinas Kesehatan dalam mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti siswa yang alergi makanan, keracunan dan sudah basi akibat pendistribusian yang cukup panjang. DLHK juga digandeng untuk menyiapkan sarana dalam pengelolaan limbah makanan sisa agar program ini juga bisa lebih optimal.
“Ya kami ingin program ini berjalan maksimal tanpa menimbulkan ekses negatif bagi lingkungan. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait juga kami lakukan, hanya saat ini kita tinggal menunggu juknis,” ujarnya. (An/CB.3)
