Tabanan – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan kembali menggelar rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah atau OPD unit penghasil untuk membahas optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan aset. Rapat berlangsung di ruang rapat DPRD Tabanan pada Selasa, (4/2) ini digelar sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dapat memengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua Komisi III DPRD Tabanan Anak Agung Nyoman Dharma Putra menyampaikan, bahwa rapat ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan pendapatan daerah serta meningkatkan efisiensi pengelolaan aset daerah. Hal ini dilakukan mengingat adanya kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi berdampak pada keuangan daerah.
“Salah satu kebijakan yang berpengaruh adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan APBD. Kebijakan ini diprediksi akan memberikan dampak signifikan terhadap keuangan daerah. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan unit-unit penghasil dalam meningkatkan pendapatan riil, seperti melalui opsen pajak dan retribusi lainnya,” ujarnya usai rapat.
Dalam rapat tersebut, Komisi III DPRD Tabanan juga menyoroti peran Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai salah satu sumber PAD. Meskipun telah dilakukan perbaikan terhadap fasilitas RPH, keberadaan RPH mandiri yang beroperasi di luar kendali pemerintah daerah menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan kajian lebih lanjut terkait pengelolaan RPH agar dapat memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah.
“Kami berharap ada kajian mendalam mengenai pengelolaan RPH agar dapat dioperasikan secara maksimal dan memberikan manfaat lebih besar bagi PAD,” ujarnya.
Selain itu, Komisi III menekankan pentingnya progres nyata dari OPD terkait dalam menindaklanjuti pembahasan sebelumnya mengenai optimalisasi pendapatan daerah. Namun, hingga saat ini, belum ada perkembangan yang signifikan.
“Kami akan mengadakan rapat lanjutan untuk memastikan ada progres konkret dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibahas,” tegas Dharma Putra.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengagendakan rapat serupa dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna membahas lebih lanjut optimalisasi PAD. Hal ini dilakukan karena dalam beberapa rapat sebelumnya, tidak semua OPD penghasil dapat hadir.
“Kami akan mengecek terlebih dahulu ke Sekwan apakah ada kendala dalam penyampaian undangan. Namun yang pasti, dalam rapat kerja berikutnya, kami berharap seluruh pimpinan OPD penghasil dapat hadir guna memastikan kesepahaman dan komitmen bersama dalam meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya. (Ar/CB.1)
